AKTE KELAHIRAN SEBAGAI HAK IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK

Main Article Content

Hari Harjanto Setiawan

Abstract

Menurut Undang Undang No. 35 tahun 2014 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Pemberian akte kelahiran merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan tentang akte kelahiran menggunakan perspektif hak asasi manusia. Pemenuhan hak akte kelahiran sebagai identitas diri kewarganegaraan yang paling berperan adalah keluarga. Pemenuhan hak ini juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan kepada anak. Apabila negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya maka harus dilakukan advokasi sosial dalam rangka memperjuangkan hak anak.  

Article Details

How to Cite
Setiawan, H. H. (2017). AKTE KELAHIRAN SEBAGAI HAK IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 3(1). https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520
Section
Articles
Author Biography

Hari Harjanto Setiawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kementerian Sosial, Peneliti Muda

References

Adi, I. R. (2012). Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat : Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2009). Helping Professional Practice With Indigenous People. Lanham. Boulder. New York. Toronto. Plymouth, UK: University Press of America, Inc.

Antara. (2015, Desember 19 (Sabtu)). Mensos: 43 juta anak belum punya akte kelahiran. Dipetik FEBRUARI 11 (Kamis), 2016, dari Antara News.com: http://www.antaranews.com/berita/536006/mensos-43-juta-anak-belum-punya-akte-kelahiran

Collins, D., Jordan, C., & Coleman, H. (2010). An Introduction to Family Social Work (Third ed.). USA: Brooks/Cole Cengage Learning.

Convention On The Right Of The Child (1989) tentang perlindungan anak, Perserikatan Bangsa Bangsa.

Ediwarman, H, (2000), Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. I September 2000 : 20 -28

Gunarsa, S. D., & Gunarsa, N. Y. (1993). Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.

Hook, M. P. (2008). Social Work Practice With Families, Aresiliency- bades approach. Chicago: Lyceum Books INC.

Kamus Besar. (2016, Februari 15). Diambil kembali dari Kamus Besar: http://www.kamusbesar.com/773/akta

Kamus Kesehatan. (2016, Juni 29). Kamus Kesehatan. Dipetik Juni 29, 2016, dari Kelahiran Hidup: http://kamuskesehatan.com/arti/kelahiran-hidup/

Kirst-Ashman, K. K., & Grafton H. Hull, J. (2006). Generalist Practice with Organizations & Communities (Third Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole

Kurniasari, Alit (2016), Analisis Faktor Resiko Dikalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya, Sosio Konsepsia, 5, 113-134

Miller-Perrin, c. L., & Perrin, R. D. (2007). Child Maltreatment An Introduction (Second Edition ed.). USA: Sage Publication, Inc.

Nugroho, Ibnu, (2013), Akta Kelahiran, Hak Masyarakat Atas Identitas, http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/93-artikel/122-akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas

PLAN Indonesia. (2013). Identitas Anak Jalanan : Administrasi Penduduk Kota Jakarta dan Warga Negara Republik Indonesia. DKI Jakarta: Plan.

Prihartono, Andi Ony, (2015), Budaya Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia, Depok

Santrock, J. W. (2007). Perkembangan Anak. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sharing Tips Hidup Sehat, Pengertian Akte Kelahiran Menurut Ahli (dikutip 17 Nopember 2016) http://sheringtipshidupsehat.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-akta-kelahiran-menurut-ahli.html

Staatslad Tahun 1941 Pasal 165 Nomor 84 tentang pengertian Akte.

Suharto, Edi (2006), Filosofi dan Peran Advokasi,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Perlindungan anak No.23 tahun 2002 dan di amandemen dalam UU No 35 tahun 2014

UNICEF. (2016). Perlindungan Anak. Dipetik Februari 12, 2016, dari UNICEF Indonesia: http://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3149.html

Ward, T., & Birgden, A. (2007). Human rights and correctional clinical practice. Elsevier, 12 (Aggresion and Violent Behavior), 628-643.