ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA MENGGUNAKAN PERSPEKTIF MULTILEVEL GOVERNANCE

Main Article Content

Andriyana Andriyana
Vishnu Jowono

Abstract

Program bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 dijalankan bersamaan dalam tiga tingkat pemerintahan, yakni pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 menggunakan perspektif multilevel governance (MLG). MLG diselaraskan dengan kondisi Indonesia agar dapat menjadi alat analisis kebijakan yang mampu menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan sosial di Indonesia. Analisis komparatif terhadap penerapan desentralisasi, spatial fit, dan partisipasi masyarakat di Australia, Amerika, Brazil, Tiongkok, dan Indonesia dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara membangun kebijakan berperspektif MLG di Indonesia. Tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu hubungan antar pemerintah, regulasi pendukung kebijakan, dan keberadaan aktor nonpemerintah dalam setiap tahap kebijakan. Hasil kajian menunjukkan, pemerintah pusat harus memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dengan didukung pemberian anggaran supaya kebijakan sosial dapat berjalan lebih optimal. Yurisdiksi perlu ditetapkan secara jelas dalam regulasi agar setiap instansi dapat berjalan sesuai dengan koridor wewenangnya serta tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Partisipasi pemerintah di tingkat bawah, lembaga nonpemerintah, maupun masyarakat umum dibutuhkan untuk memastikan kebijakan sosial benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Dengan begitu, kebijakan sosial dapat terlaksana secara lebih efektif dan masyarakat menerima manfaat yang dibutuhkannya.

Article Details

Section
Articles

References

AF, K. F., & Nulhaqim, S. A. (2021). Analisis Konflik Distribusi Bantuan Sosial COVID-19 dan Strategi Penyelesaian Konflik di Kota Bandung. Jurnal Kolaborasi Reslusi Konflik, 3(1), 65-74.

Allain-Dupre, D., & Mello, L. d. (2015). Preface. Dalam E. Ongaro, Multi-Level Governance: The Missing Linkage (hal. xv-xviii). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.

ANTARA. (2020, Mei 10). Wagub Jatim pastikan penyaluran BPNT untuk KPM terdampak COVID-19. Dipetik Juli 2, 2021, dari ANTARA: https://www.antaranews.com/berita/1482369/wagub-jatim-pastikan-penyaluran-bpnt-untuk-kpm-terdampak-covid-19

Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Pastisipatif Tahun 2009-2013). Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(2), 163-180.

Benz, A., & Eberlein, B. (1999). The Europanization of regional policies: patterns of multi-level governance. Journal of European Public Policy, 6(2), 329-348.

Blau, J. (2003). The Dynamics of Social Welfare Policy. New York: Oxford University Press.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS). (2020, April 15). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran? . CSIS Commentaries.

Chandra, A. C., & Hanim, L. (2010). Indonesia. Dalam A. Capling, & P. Low, Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally (hal. 125-160). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

CNN Indonesia. (2020, Oktober 27). Jabar Salurkan Bansos Tahap III Hari Ini hingga 13 November. Dipetik Juli 2, 2021, dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201027205237-532-563531/jabar-salurkan-bansos-tahap-iii-hari-ini-hingga-13-november

Daly, M. (2003). Governance and Social Policy. Journal of Social Policy, 32(1), 113-128.

Daniell, K. A., & Kay, A. (2017). Multi-level Governance: An Introduction. Dalam K. A. Daniell, & A. Kay, Multi-Level Governance: Conceptual Challenges and Case Studies from Australia (hal. 3-32). Australia: ANU Press.

Dugdale, P. (2017). Multi-level Governmentality. Dalam K. A. Daniell, & A. Kay, Multi-Level Governance: Conceptual Challenges and Case Studies from Australia (hal. 101-120). Australia: ANU Press.

Gatra.com. (2020, April 2). Warga Miskin di Jateng Dapat Bantuan Rp200 Ribu/Bulan, Tapi! Dipetik Juli 2, 2021, dari GATRA.com: https://www.gatra.com/detail/news/474214/kebencanaan/warga-miskin-di-jateng-dapat-bantuan-rp200-ribubulan-tapi

Gollata, J. A., & Newig, J. (2017). Policy implementation through multi-level governance: analysing practical implementation of EU air quality directives in Germany. Journal of European Public Policy. doi:10.1080/13501763.2017.1314539

Gregorio, M. D., & al, e. (2019). Multi-level governance and power in climate change policy network. Global Environmental Change, 54, 64-77.

Hensengerth, O. (2015). Multi-level Governance of Hydropower in China? The Problem of Transplanting a Western Concept into the Chinese Governance Context. Dalam E. Ongaro, Multi-Level Governance: The Missing Linkage (hal. 295-320). Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited.

Hill, M., & Hupe, P. (2003). The multi-layer problem in implementation research. Public Management Review, 5(4), 471-490.

Hill, M., & Hupe, P. (2006). Analysing policy processes as multiple governance: accountability in social policy. The Poiicy Press, 34(3), 557-573.

Hoohghe, L., & Marks, G. (2002). Types of Multi-Level Governance. Les Cahiers européens de Sciences Po, n° 03, Paris: Centre d'études européennes.

Jesuale, A. J., & Roberge, I. (2015). Multilevel Governance in North America: The Case of the Detroit River International Crossing. Journal of Borderlands Studies, 30(2), 163-174. doi:10.1080/08865655.2015.1036098

Kay, A. (2017). Multi-level Governance and the Study of Australian Federalism. Dalam K. A. Daniell, & A. Kay, Multi-Level Governance: Conceptual Challenges and Case Studies from Australia (hal. 33-56). Australia: ANU Press.

Kemenko PMK. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dipetik Agustus 7, 2021, dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia: https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar

Khoiriyah, F., & al., e. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Spirit Publik, 15(2), 97-110.

Kompas.com. (2021, Januari 21). Akibat Pandemi Covid-19, Penghasilan Pekerja Indonesia Hilang Hampir Rp 1.000 Triliun. Dipetik Juli 2, 2021, dari Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/01/21/173104226/akibat-pandemi-covid-19-penghasilan-pekerja-indonesia-hilang-hampir-rp-1000

Kompas.com. (2021, Mei 5). BPS: Akibat Covid-19, Jumlah Penganggur RI Tembus 8,75 Juta. Dipetik Juli 2, 2021, dari Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/05/05/131541926/bps-akibat-covid-19-jumlah-penganggur-ri-tembus-875-juta?page=all

Kuhlmann, S. (2015). Administrative Reforms in the Intergovernmental Setting: Impacts on Multi-level Governance from a Comparative Perspective. Dalam E. Ongaro, Multi-Level Governance: The Missing Linkage (hal. 183-216). Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited.

Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid-19. Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159-166.

Newig, J., & Koontz, T. M. (2013). Multi-level Governance, Policy Implementation and Participation: The EU's Mandated Participatory Planning Approach to Implementing Environmental Policy. Journal of European Public Policy. doi:10.1080/13501763.2013.834070

Novianty, I., & et.al. (2020). Praktik Penganggaran dan Penyaluran Bantuan Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat). Prrosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2021, 1, hal. 1583-1592.

Ongaro, E. (2015). Multi-level Governance: the Missing Linkages. Bingley, UK: Emeral Group Publishing.

Perdana, A. (2015). The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) Post-Reformation 1998. Masyarakat, Jurnal Sosiologi, 20(1), 23-42.

Peters, B. G., & Pierre, J. (2001). Developments in intergovernmental relations: towards multi-level governance. Policy & Politics, 29(2), 131-135.

Piattoni, S. (2009). Multi-level Governance: a Historical and Conceptual Analysis. Journal of European Integration, 31(2), 163-180.

Piattoni, S. (2010). The Theory of Multi-level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges. Oxford, United Kingdom: Oxford Scholarship Online.

Pulzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. Dalam F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods (hal. 89-108). New York, Amerika Serikat: CRC Press.

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. PKN: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2(1), 90-102.

Said, A. R. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(4), 577-602.

Saleh, K. a. (2017). Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi. Jurnal Ilmu dan Budaya, 40(55), 6289-6304.

Setkab RI. (2020, April 9). Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19. Dipetik Juli 2, 2021, dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-hadapi-pandemi-covid-19/

Sibarani, R. (2017). Tantangan tata Kelola Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia (Studi Kasus: Komparasi Antara Penerapan Desentralisasi dan Multi-Level Governance). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4(1), 61-86.

Sofhani, T. F. (2005). COmmunity Participation in Indonesia Development Policy: Neo-liberal and Post-marxism Perspective. Jurnal Perencanaan WIlayah dan Kota, 16(1), 56-68.

Stubbs, P. (2005). Stretching Concepts Too Far? Multi-Level Governance, Policy Transfer and the Politics of Scale in South East Europe. Southeast European Politics, 6(2), 66-87.

Suryawati, N. (2016). Penguatan Otonomi Daerah Menyulitkan Efektivitas Koordinasi antar Lembaga. Seminar Nasional Analisis Kebijakan Politik Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Menghadapi Era MEA, 211-216.

Susantyo, B., Nainggolan, T., Sugiyanto, Habibullah, Irmayani, N. R., Rahman, A., Arifin, J., Erwinsyah, R. G., & As'Adhanayadi, B. (2020). Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19. Puslitbang Kesos Kemensos RI.

Sutiyono, W., Pramusinto, A., & Prasojo, E. (2018). Introduction to the mini special issue: understanding governance in Indonesia. Policy Studies, 39(6), 581-588. doi:10.1080/01442872.2018.1530416

Tarrow, S. (2001). Transnational Politics: Contention and Institutions in International Politics. Annual Review of Political Science, 4, 1-20.

Teja, M. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial COVID-19. Info SIngkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 12(18), 13-18.

Tortola, P. D. (2016). Clarifying multilevel governance. European Journal of Political Research. doi:10.1111/1475-6765.12180

Wartini, S., & Ghofir, J. (2016). Public Participation in Establishing Legal Policy to TNCs' Responsibility Upon the Violation of Right to Enjoy Healthy Environment in Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(3), 368 - 390.

Widianingsih, I. (2006). Decentralization and Participation in Indonesia: Moving towards more Participatory Planning? Sosio Humaniora, 8(1), 39-51.

Wiryawan, I. W. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia” (hal. 179-188). Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar.