TANTANGAN PROFESI PENELITI: SATU STUDI KASUS PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Main Article Content

Achmadi Jayaputra

Abstract

Researcher is a functional position in the Ministry of Social Affairs. The existence of researchers has been recognized since 1985 and it was marked by the appointment of eight people to be functional researchers. Over the last thirty years, the number of researchers has been growing as the result of the increasing number of the government’s tasks. This study is to discuss the researchers who work in the governmental institution and whose duties and functions have been determined through the intitution’s policy based on the rules set out in 2015. The work unit formation of Research and Development Centre for Social Welfare (Puslitbangkesos) has ever been changed several times. Therefore, it contributes to the implementation of its activities. Its goal is to give the charge to face the mental revolution that has been declared nationally. The situation will be different from the previous one because next, each researcher will begin to improve his quality by looking at very rapid development of science and technology. Each researcher must pay attention to a professional work ethic, rules and norms as well as researcher’s ethics. It is time for the researchersto improve their quality in increasing their knowledge and their ability to uphold the values of honesty, responsibility and dignity.Keyword: challenges, profession, work ethic.

Article Details

How to Cite
Jayaputra, A. (2016). TANTANGAN PROFESI PENELITI: SATU STUDI KASUS PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 2(1). https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.193
Section
Articles

References

Arif Budimanta, dkk. (2015). Panduan Umum Revolusi Mental. Jakarta; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

Chatab, Nevizond. (2009). Rancangan Organisasi. Bandung: Alfabeta. 87 Tantangan Profesi Peneliti: Satu Studi Kasus Pusat Penelitian dan

Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Achmadi Jayaputra

Harry Hikmat, dkk. (2006). Pedoman Analisis Kebijakan Sosial. Jakarta: UI dan Departemen Sosial.

Kementerian Sosial. (2010). Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 2010 – 2014. Jakarta: Puslitbangkesos.

........ (2014). Profil Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Puslitbangkesos.

Komaruddin, dan Yooke TS Komaruddin. (2007). Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Cetakan keempat). Jakarta: Bumi Aksara.

Kurnia, Ajat S. (2012). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat (Adi Fachrudin, editor), hal 124 – 149.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2005). Peraturan Kepala LIPI Nomor 03/E/2005 Tentang Pedoman Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan/atau Kepakaran Peneliti.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2014). Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

Luthfi, Musthafa. (2009). Menjadi PNS Sukses. Solo: Wacana Ilmiah Press.

Muhtadin. (2014). Motivasi dan Kepuasan Kerja. Pendekatan Psikologi dan Islami. Jakarta: Mandala Nasional.

Nasution, S. (2014). Metode Research (Cetakan 14). Jakarta: Bumi Aksara. Republik Indonesia. (1984).

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial. Republik Indonesia. (2001).

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI. Republik Indonesia. (2002).

Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi. Republik Indonesia. (2009).

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Republik Indonesia. (2011).

Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Republik Indonesia. (2012).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Republik Indonesia. (2014).

Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara. Republik Indonesia. (2015).

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Republik Indonesia. (2015).

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Rudito, Bambang, dan Melia Famiola. (2008). Social Mapping. Metode Pemetaan Sosial. Bandung: Rekayasa Sains.

Samsul Hadi, dkk. (2011). Metode Riset Evaluasi. Jogjakarta: Lakbang Grafika.

Suharto, Edi. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Sumanto. (2014). Membangun Perilaku Individu dan Kelompok dalam Oganisasi Melalui Pendekatan Psikologis. Jogjakarta: FE UKIY.

Sutrisno, Edy. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.