MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE: PELAJARAN DARI KOTA KUPANG

Laurensius Petrus Sayrani, Lasarus Jehamat
DOI: https://doi.org/10.33007/ska.v9i1.1845

Abstract

Artikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis yang pada aras praksis juga masih menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan democratic governance yang bertumpu pada manajemen kolaborasi. Melalui upaya literatur review dan eloborasi hasil penelitian lapangan penulis, artikel ini diarahkan untuk menunjukkan kemandekan model kebijakan sosial yang cenderung “state oriented” sekaligus menunjukkan kemungkinan secara paradigmatik mengenai cara pikir dan cara kerja kebijakan sosial yang lebih efektif dalam konteks Indonesia saat ini. “State oriented” memiliki karakter hirarkis yang menempatkan persoalan sosial menjadi sangat institusionalis di mana negara menjadi dominan dalam menentukan apa dan bagaimana masalah sosial dipecahkan. Di saat yang bersamaan, aktor nonnegara juga mengalami pelemahan kapasitas menghasilkan “kebijakan komunitas”. Democratic governance sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu resource exchange, interdependence, trust, negosiasi dan reciprocity.

Full Text:

PDF

References

Ansel, Chris dan Gash Alison, 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.18, No. 4. Publish by Oxford University Press. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25096384

Adiningtyas, dkk (2010). Migran Miskin Tak Ber-Aset di Kota Kupang. PIKUL

Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith (2006).Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin.

Denhardt and Roberth Denhardt. (2007). The New Public Service. Serving, Not Steering. M.E. Sharpe. London

Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina and Stephen Balogh. 2012. An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.22, No.1. Publish by Oxford University Press. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41342607

Helevy, Eva tzioni. (2011). Demokrasi dan Birokrasi : Sebuah Dilema Politik. Total Media, Yogyakarta

Kjaer, Anne Mette. (2004). Governance. Polity Press.

Pikul, (2018). Kota-kota Kecil, Kabupaten Urban di Indonesia : Garis Depan Tantangan Ketenagakerjaan, Migrasi dan Urbanisasi. Laporan Riset. Just Jobs, Pikul, Center Policy Research.

Sustiawan, (2009). Pembangunan dan Kesejahteraan Yang Terpasung : Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neolibalisme. Working Paper. Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Sayrani, Laurensius Petrus (2018), Dinamika Sektor Informal di Kota Kupang. Litbang Kota Kupang.

Triwibowo, Darmawan dan Subono, Nur Iman (Editor).(2009). Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia : Lebih dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan. Prakarsa dan LP3ES. Jakarta.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.